” 7 poin kritik dan saran menjelang PSBB di kota Ambon”

0
374
Pengurus Besar Keluarga Besar Huamual (PB KBHI)

Ambon Maluku, kbhinews.co.id_Minggu, 21/06/2020

Pertama, Penetapan PSBB bagi Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI No HK.01.07/Menkes/358/2020 yang telah di keluarkan pada 9-6-2020. Tapi penarapan PSBB baru mulai besok. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah kota Ambon dalam mengajukan PSBB. Seharusnya saat pengajuan PSBB itu, telah disiapkan instrumen pendukungnya. Jadi jangan PSBB diajukan kesannya hanya atas desakan tertentu, Kita melihat bagaimana daerah lain mempersiapkan instrumen yuridis pendukung seiring pengajuan PSBB, sehingga bisa langsung di eksekusi. Ini mengindikasikan pemerintah gagal paham dalam memaknai PSBB.

Kedua, penerapan PSBB di kota Ambon berdasarkan perwali No 18 2020, harus sejalan dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No 9 2020 tentang pedoman PSBB.

Ketiga, esensi PSBB bukan melarang segala aktifitas masyarakat, melainkan hanya membatasi aktifitas masyarakat untuk sementara waktu. PSBB bukan kebijakan baru melainkan PSBB dalam rangka memperkuat aturan-aturan tentang physical distancing, social distancing dan penggunaan masker.

Keempat, dalam penerapan PSBB nanti ada beberapa sektor yang tetap buka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sektor kesehatan, sektor pangan, makanan, dan minuman, sektor energi seperti air, gas, listrik, pompa bensin, sektor komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi, sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Dll. Namun selain Itu Organisasi sosial terkait dengan penanganan pendemi covid-19 juga bisa berkegiatan seperti biasa. Misalnya, lembaga pengelola zakat, pengelola bantuan sosial, lembaga swadaya masyarakat (NGO) di bidang kesehatan yang terkait penanganan covid-19 juga bisa berkegiatan.

Kelima, bagi sektor yang dikecualikan melakukan kegiatan tetap mengikuti protab penanganan covid-19. Artinya ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, mengharuskan ada fasilitas cuci tangan yang mudah ditemukan, dan melakukan cuci tangan yang rutin.

Keenam, terkait dengan kegiatan keagamaan khususnya ibadah di masjid, untuk lima waktu tidak perlu ada syarat pengecualian dan di alihkan ke Rumah masing-masing. Sholat lima waktu tetap saja di jalankan di masjid tapi dengan tetap menjaga physical distancing, social distancing dan menggunakan masker.

Ketujuh, yang tidak kalah penting ialah kesiapan pemerintah untuk mendistribusikan logistik yang berkaitan dengan kebetuhan mendasar masyarakat tidak mampu akibat dari penarapan PSBB nanti.

TTD : Paman Nurlette
Direktur eksekutif masyarakat pemantau kebijkan publik Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here